Sekretariat BPPKAD

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama

Purworejo – Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo melalui bidang Umum dan Kepegawaian menyampaikan surat perihal Penyampaian

Purworejo – Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip keuangan disetiap awal tahun, hal

Purworejo – Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Ciritical Voice Point (CVP) periode Januari dengan

Menindaklanjuti amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Purworejo – Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo memiliki karyawan yang cukup banyak. Dilihat dari data nominatif

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian

Purworejo – Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengurus Barang dengan bidang –