Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan daerah Kabupaten Purworejo Triwulan II Tahun 2019

Purworejo-Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan daerah Kabupaten Purworejo Triwulan II Tahun 2019 pada Kamis 01 Agustus 2019 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kab. Purworejo. Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris  Daerah Kabupaten Purworejo dan dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Purworejo, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Purworejo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo, perwakilan dari Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purworejo, dan Tim penanganan Pendapatan daerah Kabupaten Purworejo.

Adapun hasil dari kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan daerah Kabupaten Purworejo Triwulan II Tahun 2019, sebagai berikut :

  1. Realisasi Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Purworejo sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar 56% dari target sebesar Rp. 1.652.704.700,00 yaitu sebesar Rp. 925.584.000,00.
  2. Reaslisasi penerimaan Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purworejo sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp. 285.012.000,00 atau 43,05% dari target sebesar Rp. 662.088.000,00.
  3. Realisasi penerimaan  pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 13.323.025,00 dari target sebesar Rp. 106.750.000,00 atau sebesar 12,48%.
  4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Athun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan sebagai OPD Pengelola Pendapatan Daerah sehingga untuk tahun 2020 target IMB digeser ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tetapi untuk tahun 2019 Target IMB tetap dikelola oleh Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk kecamatan target tetap tetapi pelaksanaan perizinan ditarik ke Kabupaten.

Leave a Reply