Rapat Koordinasi Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019 Tanggal 16 Januari 2019

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo melalui Bidang PBB dan BPHTB BPPKAD Kabupaten Purworejo, Hari Rabu (16/01/2019) mengadakan Rapat Koordinasi Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019  bersama OPD dan Desa/Kelurahan terkait.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di ruang rapat lantai 2 BPPKAD Kabupaten Purworejo ini dihadiri oleh

  1. . Kabid PBB dan BPHTB
  2. Perwakilan Kecamatan Purworejo

3.   Perwakilan Kecamatan Banyuurip

4.   Perwakilan Kecamatan Bruno

5.   Perwakilan Kelurahan Mranti

6.   Perwakilam Kelurahan Keseneng

7.   Perwakilan Kelurahan Kedungsari

8.   Perwakilan Kelurahan Borokulon

9.  Perwakilan Kelurahan Lugosobo

10. Perwakilan Desa Candisari

11. Perwakilan Desa Tegalrejo

12. Kepala Desa Brondong

13. Kasubid Pendataan dan Penilaian

14. Kasubid Pelayanan dan Penetapan

15. Pelaksana Bidang PBB dan BPHTB

Acara dibuka dan dipimpin oleh Kabid PBB dan BPHTB Bapak Hadi Sadsilo,SP,MM. Pada kesempatan tersebut, Kabid PBB dan BPHTB menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diadakannya rapat adalah untuk bahwa  dalam rangka mewujudkan basis data PBB P2 yang transparan dan akuntabel serta terciptanya keadilan bagi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, BPPKAD akan melakukan pemutakhiran basis data PBB P2 secara kontinyu.

Dan sebagai program kegiatan untuk Pendataan PBB Tahun 2019 adalah melakukan pemeliharaan basis data di 5 (lima) kelurahan dan 2 (dua) desa serta pembentunan basis data di 1 (satu) desa. Kegiatan tersebut akan dilaksakan selama 2 (dua) tahap yaitu :

  1. Tahap I ( Bulan Pebruari s/d April 2019 )
  2. Kelurahan Kedungsari
  3. Kelurahan Borokulon
  4. Kelurahan Lugosobo
  5. Desa Brondong
  6. Tahap II ( Bulan April s/d Juli 2018 )
  7. Kelurahan Mranti
  8. Kelurahan Keseneng
  9. Desa Candisari
  10. Desa Tegalrejo

Ditambahkan oleh beliau juga bahwa kegiatan pendataan tersebut akan diawali dengan proses pengambilan data di lapang yang akan dilakukan oleh petugas pihak ketiga di dampingi oleh pendamping dari desa/kelurahan yang memahami kondisi di lapang. Dan untuk menyamakan persepsi mengenai prosedur pengambilan data di lapang akan dilakukan sosialisasi teknis oleh Tim BPPKAD kepada calon pendamping petugas dari Desa/kelurahan terkait. Sosialisasi tersebut akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 18,19,24,25,28 Januari 2019 di Desa/Kelurahan terkait sesuai jadwal yang sudah disepakati.

Rapat koordinasi tersebut ditutup oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB, dengan penekanan agar semua yang terkait dengan kegiatan ini melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh agar dapat tercipta keadilan bagi wajib pajak.

Leave a Reply